Sederhanakan Birokrasi Perubahan Status Perkawinan Pasca Perceraian, MS Kualasimpang Jalin MoU Dengan Disdukcapil Aceh Tamiang
Diusul Sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tindak Lanjuti Dengan Rapat Rutin
Tanda Tangan Bersama Gerakan Masal Perlindungan Anak, Ketua MS Kualasimpang Hadiri Peringatan Puncak Hari Anak Nasional Provinsi Aceh Tamiang
Peduli Kesehatan, MS Kualasimpang Sediakan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Kesiapsiagaan PPNPN MS Kualasimpang Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik
Lebih lanjut
Penerimaan Lembaga Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021
Pengumuman Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
Pengumuman Hasil Akhir Penerimaan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2018
Penerimaan Lembaga Layanan Bantuan Hukum 2018
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Penerimaan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Lebih lanjut
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
HIMBAUAN
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor : 2220/DjA/OT.01.3/7/2021, tanggal 15 Juli 2021 perihal "Himbauan Pemasangan Poster Penyampaian Keluhan dan Pengaduan Pungutan Liar atas Pelayanan di Lingkungan Peradilan Agama”.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas