Komunikasi; Kunci Membina Hubungan Antara Suami Dan Istri
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Turun Ke Sawah Dalam Perkara Warisan
Wakil Ketua Dan Panitera MS Kualasimpang Hadiri Zoom Meeting Penyelesaian Survey Kemenpan-RB
Dharmayukti Karini MS Kualasimpang Hadiri Pengukuhan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Aceh Tamiang
Panitera MS Kualasimpang Hadiri FGD Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Hukum Jinayat
Lebih lanjut
Penerimaan Lembaga Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021
Pengumuman Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
Pengumuman Hasil Akhir Penerimaan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2018
Penerimaan Lembaga Layanan Bantuan Hukum 2018
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Penerimaan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Lebih lanjut
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
HIMBAUAN
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor : 2220/DjA/OT.01.3/7/2021, tanggal 15 Juli 2021 perihal "Himbauan Pemasangan Poster Penyampaian Keluhan dan Pengaduan Pungutan Liar atas Pelayanan di Lingkungan Peradilan Agama”.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas