JA Anion - шаблон joomla Новости

FOKUS

BERITA HUKUM & POLITIK

Gallery Video

senam bersama MS Kualasimpang & PN Kualasimpang
30/12/2016
Gencar Pembinaan Jarak Jauh, Apa yang Sering Disampaikan Dirjen Badilag?
MEMPERINGATI HUT DYK KE 14 CAB. KUALASIMPANG
11 November 2016
"Men Sana In Corpore Sano"
Didalam tubuh yang sehat terdapat Terdapat Jiwa yg kuat
Headlines:

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan

Berdasarkan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 :

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan
1. Hak mendapat bantuan hukum.
2. Hak atas biaya perkara cuma-cuma/prodeo.
3. Hak-hak pokok dalam proses persidangan
Bantuan hukum dalam perkara perdata sebagaimana SEMA nomor 10 Tahun 2010 meliputi :
1. Pelayanan Perkara Prodeo
2. Penyalahgunaan Sidang Keliling.
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum

Dimaksudkan Bantuan Hukum seperti tersebut diatas, yaitu  secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum

2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan

3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan

4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.

5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya

6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.

7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.

8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.

9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang

10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.

11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan

12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.

14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya

16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.

17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.

18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.

19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.

20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.

21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalampasal 95 KUHAP.

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

pegawai kepaniteraan & kesektretariatan

 
 

honorer

 
 

PENGUNJUNG

060510
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
145
616
59251
2047
2102
60510
Your IP: 54.221.131.67
24-02-2018

Perpustakaan Online

Link

 

 

You are here: Home Transparansi perkara Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan